Ancaman terorisme dan keamanan yang terus berkembang telah menempatkan Indonesia di persimpangan jalan kebijakan. Dalam menghadapi kompleksitas ini, pemerintah seringkali dihadapkan pada dilema krusial: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan nasional yang kuat dengan tuntutan pembangunan sosial yang merata? Pergeseran prioritas kebijakan ke arah keamanan, meskipun fundamental, berpotensi mengorbankan sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Ketika Keamanan Menjadi Primadona Anggaran
Pasca-insiden terorisme atau eskalasi ancaman keamanan, wajar jika pemerintah meningkatkan alokasi anggaran dan perhatian pada sektor pertahanan dan keamanan. Ini meliputi:
- Peningkatan Anggaran Militer dan Kepolisian: Pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern, pelatihan pasukan khusus, hingga peningkatan operasional intelijen menjadi fokus utama.
- Penguatan Legislasi Keamanan: Pembentukan undang-undang atau peraturan baru yang memperkuat kapasitas negara dalam menindak terorisme dan menjaga ketertiban umum.
- Fokus pada Pencegahan dan Kontra-Terorisme: Program deradikalisasi, penguatan pengawasan siber, dan pengamanan objek vital menjadi prioritas.
Investasi ini penting untuk melindungi warga negara dan menjaga stabilitas. Namun, setiap rupiah yang dialokasikan ke satu sektor berarti potensi pengurangan pada sektor lain.
Harga yang Harus Dibayar: Dampak pada Pembangunan Sosial
Ketika kebijakan bergeser terlalu jauh ke arah keamanan, pembangunan sosial yang merupakan tulang punggung kemajuan bangsa bisa terabaikan. Dampak yang mungkin terjadi meliputi:
- Pangkas Anggaran Pendidikan: Penundaan pembangunan sekolah, kurangnya fasilitas belajar-mengajar, atau terbatasnya beasiswa bagi siswa berprestasi.
- Penurunan Kualitas Layanan Kesehatan: Minimnya alokasi untuk peningkatan fasilitas rumah sakit, pengadaan alat kesehatan, atau pelatihan tenaga medis di daerah terpencil.
- Melambatnya Pengentasan Kemiskinan: Program-program sosial, bantuan langsung tunai, atau inisiatif pengembangan ekonomi masyarakat yang terpinggirkan bisa jadi terhambat.
- Terhambatnya Infrastruktur Sosial: Pembangunan fasilitas publik seperti sarana olahraga, ruang kreativitas, atau pusat komunitas dapat terabaikan.
- Munculnya Kesenjangan: Daerah yang tidak dianggap sebagai prioritas keamanan mungkin akan semakin tertinggal dalam pembangunan sosial.
Mencari Keseimbangan untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Indonesia membutuhkan strategi keamanan yang tangguh, namun tidak boleh melupakan esensi pembangunan sosial yang inklusif. Pendekatan yang holistik diperlukan, di mana keamanan dan pembangunan sosial saling mendukung. Keamanan yang sesungguhnya berasal dari masyarakat yang sejahtera, berpendidikan, dan memiliki akses yang sama terhadap peluang.