Hubungan antara Amerika Serikat dan Afrika Selatan, dua kekuatan regional yang penting, telah memasuki fase kritis menyusul adanya laporan intelijen yang sensitif. Eskalasi ini mencapai puncaknya setelah pernyataan resmi dari Departemen Luar Negeri AS yang mengindikasikan kemungkinan pengusiran Duta Besar Afrika Selatan, sebuah tindakan yang mencerminkan Memanasnya Hubungan Diplomatik kedua negara. Ketegangan ini dipicu oleh tuduhan serius AS bahwa Afrika Selatan diduga melanggar netralitasnya dalam konflik internasional dengan memfasilitasi transfer peralatan militer kepada pihak yang berkonflik, yang secara langsung bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS.
Isu sentral yang memicu Memanasnya Hubungan Diplomatik ini adalah dugaan merapatnya kapal kargo berbendera Rusia di pangkalan angkatan laut Simon’s Town, dekat Cape Town, pada pertengahan Desember 2024. Meskipun Pemerintah Afrika Selatan, melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Naledi Pandor, telah berulang kali membantah klaim tersebut, dokumen intelijen AS yang bocor ke media pada 15 Januari 2025 mengklaim adanya bukti pengiriman persenjataan dan amunisi dari Afrika Selatan ke kapal tersebut. Duta Besar Afrika Selatan di Washington, DC, Bapak Themba Ngwane, dipanggil secara mendadak ke Departemen Luar Negeri AS pada hari Selasa, 21 Januari 2025, untuk diminta klarifikasi yang bersifat mendesak dan definitif.
Ancaman pengusiran Dubes merupakan tindakan diplomatik yang paling serius setelah penarikan Dubes, yang secara fundamental akan mengubah status hubungan kedua negara. Ancaman ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki Dampak Ekonomi yang nyata. Para senator AS yang beranggotakan Komite Hubungan Luar Negeri mengusulkan peninjauan kembali kelayakan Afrika Selatan untuk berpartisipasi dalam African Growth and Opportunity Act (AGOA). Jika akses AGOA dicabut, diperkirakan ekspor Afrika Selatan ke AS dapat merugi hingga US$3 miliar per tahun, mengancam 120.000 lapangan kerja di sektor manufaktur dan pertanian Afrika Selatan.
Untuk meredakan Memanasnya Hubungan Diplomatik, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, telah membentuk sebuah komisi penyelidikan independen yang dipimpin oleh Hakim Agung (Purn.) M. Lekota. Komisi ini diberikan waktu 30 hari untuk merilis laporan investigasi mendalam mengenai insiden kapal kargo tersebut. Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS telah menetapkan batas waktu hingga 15 Februari 2025 bagi Afrika Selatan untuk memberikan jaminan konkret mengenai netralitasnya. Krisis ini menunjukkan betapa sensitifnya posisi negara-negara berkembang dalam menjaga keseimbangan antara hubungan historis dan komitmen ekonomi global di tengah polarisasi geopolitik yang kian tajam.