Tahun 2025 diprediksi menjadi periode krusial bagi Ekonomi Serantau Asia Tenggara, menyusul ancaman Kenaikan Tarif dan perubahan drastis Kebijakan Dagang oleh negara-negara ekonomi besar, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa. Proteksionisme yang menguat, didorong oleh sentimen inward-looking pasca-pemilu di beberapa negara Barat, menciptakan ketidakpastian besar bagi negara-negara di Asia Tenggara yang sangat bergantung pada ekspor. Kenaikan Tarif yang tiba-tiba pada produk-produk manufaktur utama dapat mengganggu rantai pasokan global dan menghambat pertumbuhan yang telah dicapai oleh Ekonomi Serantau selama dekade terakhir. Analisis menunjukkan bahwa dampak terberat akan terasa pada sektor yang berorientasi ekspor seperti elektronik, tekstil, dan komoditas pertanian.
Ancaman Kenaikan Tarif oleh Kepemimpinan Baru AS telah menjadi perhatian utama. Jika Washington memberlakukan tarif impor yang sangat tinggi pada barang-barang dari Tiongkok, hal ini berpotensi memicu trade diversion, di mana produksi dialihkan ke negara-negara ASEAN untuk menghindari tarif tersebut. Fenomena ini sekilas terlihat menguntungkan Ekonomi Serantau, namun di sisi lain, negara-negara ASEAN juga berisiko menjadi target sekunder dari Kebijakan Dagang yang lebih ketat, terutama jika AS atau Uni Eropa menuduh mereka menjadi “pintu belakang” ekspor Tiongkok. Dalam Laporan Prospek Ekonomi ASEAN yang dirilis pada 10 September 2025, Bank Pembangunan Asia (ADB) memperingatkan bahwa Kenaikan Tarif dapat menurunkan pertumbuhan PDB regional sebesar 0,5% hingga 0,8% jika konflik dagang eskalasi ke tahap penuh.
Selain tarif, isu Kebijakan Dagang yang berfokus pada standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) juga menjadi tantangan besar. Uni Eropa, misalnya, telah mulai menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang menargetkan impor produk dengan jejak karbon tinggi. Kebijakan ini akan mulai berlaku penuh pada akhir 2025 dan memaksa produsen di Ekonomi Serantau untuk melakukan Strategi Modernisasi pada fasilitas produksi mereka agar lebih ramah lingkungan. Produsen tekstil di Vietnam dan Indonesia, misalnya, harus berinvestasi besar pada teknologi rendah emisi agar produk mereka tetap kompetitif di pasar Eropa.
Menteri Perdagangan Indonesia, Bapak Agus Martowardojo, dalam pertemuan AEM (ASEAN Economic Ministers) pada 28 September 2025, menyerukan agar negara-negara ASEAN memperkuat integrasi ekonomi internal dan perjanjian perdagangan bebas regional (Free Trade Agreements atau FTA) yang ada. Kebijakan Dagang regional yang solid dianggap sebagai benteng terbaik untuk menahan gempuran proteksionisme global. Dengan Kenaikan Tarif yang kian mengancam, fokus pada Ekonomi Serantau yang tangguh, mandiri, dan terintegrasi menjadi prioritas strategis untuk menjamin stabilitas dan pertumbuhan di masa depan.