Bali, sebagai ikon pariwisata Indonesia, kini berada di titik kritis yang sering disebut sebagai over-tourism. Lonjakan masif kunjungan wisatawan asing, khususnya pasca-pandemi, membawa dampak ekonomi yang besar, namun sekaligus menimbulkan tekanan lingkungan, sosial, dan budaya yang signifikan. Isu ini memunculkan perdebatan serius tentang perlunya langkah radikal, yaitu Membatasi Jumlah Turis asing yang masuk ke Pulau Dewata. Kebijakan Membatasi Jumlah Turis ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas pariwisata Bali agar tetap berkelanjutan dan melindungi keunikan budaya lokal yang menjadi daya tarik utamanya.
Data menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan asing ke Bali telah melampaui angka sebelum pandemi. Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat total kedatangan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencapai 6,5 juta orang pada tahun 2024, dan angka ini diproyeksikan terus meningkat. Peningkatan ini, meskipun menguntungkan sektor devisa, berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah harian di Bali, yang rata-rata mencapai 4.200 ton per hari, dan sebagian besar belum tertangani dengan baik. Selain itu, penggunaan air bersih yang tidak proporsional oleh sektor pariwisata, terutama hotel dan vila, telah mengancam pasokan air bagi masyarakat lokal di beberapa wilayah seperti Denpasar dan Badung.
Tekanan Sosial dan Budaya
Dampak sosial dan budaya menjadi alasan kuat lainnya untuk Membatasi Jumlah Turis. Berulang kali terjadi kasus pelanggaran norma adat dan hukum yang dilakukan oleh wisatawan asing, mulai dari tindakan asusila di tempat suci hingga pelanggaran lalu lintas yang membahayakan. Pada Senin, 10 Maret 2025, Kepolisian Daerah Bali mencatat adanya peningkatan kasus deportasi terhadap wisatawan yang melanggar hukum dan etika, dengan total 215 deportasi dalam kuartal pertama tahun tersebut. Situasi ini mengikis rasa hormat terhadap nilai-nilai lokal dan memicu gesekan dengan masyarakat Bali.
Kebijakan Membatasi Jumlah Turis dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, tidak hanya dengan menutup akses, melainkan dengan menerapkan sistem kuota dan meningkatkan retribusi. Misalnya, Pemerintah Provinsi Bali telah menerapkan Pungutan Wisatawan Asing sebesar Rp 150.000 (sekitar USD 10) per kedatangan sejak 14 Februari 2024. Namun, jumlah retribusi ini dinilai terlalu kecil untuk secara efektif menekan permintaan. Sejumlah pakar dan akademisi dari Universitas Udayana dalam kajian mereka pada Juni 2025 menyarankan agar Pemerintah mempertimbangkan sistem “Pariwisata Berkualitas Tinggi dan Rendah Jumlah” (High Quality, Low Volume).
Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan
Model High Quality, Low Volume menyarankan agar Pemerintah mulai fokus menarik wisatawan dengan daya beli tinggi yang tertarik pada wisata budaya, spiritual, dan alam yang berkelanjutan, alih-alih mengejar target kuantitas semata. Salah satu cara konkret Membatasi Jumlah Turis adalah dengan memberlakukan kuota tahunan (misalnya maksimal 5 juta kunjungan) atau menerapkan pajak visa progresif berdasarkan durasi dan frekuensi kunjungan. Dana yang terkumpul dari retribusi yang lebih tinggi ini dapat digunakan secara eksklusif untuk perbaikan infrastruktur pengolahan sampah, konservasi lingkungan di kawasan suci, dan program penguatan budaya Bali.
Langkah ini memang memerlukan keberanian politik dan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Pariwisata) dan Pemerintah Daerah. Namun, tanpa adanya intervensi tegas untuk Membatasi Jumlah Turis yang masuk, kekayaan alam dan budaya Bali—yang merupakan aset tak ternilai—akan terus terdegradasi. Mengorbankan kuantitas hari ini adalah investasi jangka panjang untuk memastikan Bali tetap menjadi surga dunia bagi generasi mendatang.